Lompat ke isi utama

Berita

Diskusi Bersama Kadis Dukcapil Lembata, Sipri Suya Soroti Rendahnya Partisipasi Masyarakat Mengurus Dokumen Kependudukan

Silaturahmi Bawaslu Lembata ke Disdukcapil Lembata

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, Thomas Febry Bayo Ala bersama Anggota Indah Purnama Dewi serta staf, pada Kamis, 12 November 2026 melakukan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcpail) Kabupaten Lembata.

Silaturahmi yang dibangun sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dengan mitra, baik mitra utama, mitra strategis, maupun mitra pendukung. Dalam hal ini, Dukcapil merupakan salah satu mitra utama Bawaslu karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan data kependudukan yang menjadi dasar penyusunan data pemilih. 

Tim Bawaslu Lembata diterima langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Sipri Suya. Sebagai dinas yang memiliki kewenangan dalam urusan kependudukan, Bawaslu Lembata memandang pentingnya berkoordinasi, komunkasi, diskusi serta membangun kerja sama yang kuat dalam menyiapakan data kependudukan yang tentunya merimplikasi terhadap data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan.

Febry dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata atas dukungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin, khususnya dalam proses pemeriksaan, permintaan dan rekapitulasi data kependudukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu. 

Kepada Kadis Sipri, Ketua mengutarakan beberapa kendala dalam mekanisme permintaan data yang saat ini membutuhkan prosedur dan jenjang birokrasi tertentu melalui Direktorat Jenderal terkait. Sehingga harapannya perlu ada nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama yang dapat mempermudah koordinasi serta mempercepat akses terhadap data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik (E-KTP), mengingat proses perekaman menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan validitas dan akurasi data kependudukan. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya, koordinasi yang dilakukan bersama pihak Kepolisian hingga menjelang hari pemungutan suara berhasil menekan jumlah penduduk yang belum memiliki E-KTP dari sekitar 3.000 orang menjadi kurang lebih 200–300 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak pilih masyarakat.

“Harapan kami pemutakhiran dan penyusunan data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu, maupun Dukcapil, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara partisipatif. Melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan berbagai persoalan data kependudukan dan data pemilih dapat diantisipasi sejak dini sehingga menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya Pemilu yang berkualitas pada tahun 2029” harap Ketua.

Silaturahmi Bawaslu Lembata ke Dukcapil Lembata

Senada dengan Ketua, Indah Dewi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, tetapi juga untuk mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi Disdukcapil selama pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain potensi pelanggaran yang berkaitan dengan data pemilih, permasalahan administrasi kependudukan, termasuk pengurusan akta kematian, serta berbagai persoalan lain yang dapat menjadi bahan evaluasi dan persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2029.

“Koordinasi dan kerja sama antara Bawaslu dan Disdukcapil terus ditingkatkan, khususnya dalam hal pemutakhiran dan validasi data pemilih. Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu juga berharap dapat memperoleh masukan langsung dari Disdukcapil mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, sehingga permasalahan yang berpotensi muncul dapat dipetakan dan dimitigasi sejak dini sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2029” Kata Indah.

Atas masukan dan harapan yang disampaikan, Kadis mennginformasikan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Katanya, pelayanan selama ini lebih banyak dipusatkan di kantor Disdukcapil, sedangkan pelayanan jemput bola ke desa-desa belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran operasional.

Terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, beliau menjelaskan bahwa data pemilih yang digunakan dalam tahapan Pemilu bersumber dari data administrasi kependudukan Disdukcapil. Meskipun Disdukcapil tidak terlibat secara langsung dalam proses pemutakhiran DP4, DPS, dan DPT, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penyusunan data pemilih.

Ia juga menyoroti terkait partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan merupakan salah satu bentuk kesadaran warga negara dalam memenuhi hak dan kewajiban administrasi sebagai penduduk. Kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid sangat penting, tidak hanya untuk memperoleh pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak politik masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

“Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar masyarakat baru mendatangi Disdukcapil ketika memiliki kepentingan mendesak, misalnya untuk mengurus E-KTP, akta kematian, maupun dokumen administrasi lainnya. Masyarakat cenderung mengurus dokumen karena adanya kepentingan, bukan karena menyadari pentingnya tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong kesadaran masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan perekaman dan pemutakhiran dokumen kependudukan” Tutur Kadis Sipri.

Silaturahmi Bawaslu Lembata ke Dukcapil Lembata

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berkelanjutan antara Bawaslu, Disdukcapil, KPU, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tertib administrasi kependudukan, meningkatkan validitas dan akurasi data pemilih, serta memperkuat pertukaran informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar seluruh warga negara dapat memenuhi hak pilihnya melalui data kependudukan yang valid dan mutakhir.

Berbagai masukan serta permasalahan yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama dalam mengantisipasi potensi persoalan administrasi kependudukan dan data pemilih menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang. 

*Salam_Awas*

Penulis dan Foto: Alwan Arakian / Irwan Joko LG

Editor: Humas Bawaslu Lembata