Tingkatkan Kapasitas Hukum, Bawaslu Lembata Ikuti Uji Coba Modul Penyusunan Keterangan Tertulis Di MK
|
Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mengikuti kegiatan uji coba modul tata cara penyusunan keterangan tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini digelar untuk memperkuat kesiapan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam menghadapi sengketa hasil pada Pemilu maupun Pemilihan mendatang.
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber dari Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ernest dan Elsar (demikian sapaannya), membedah secara mendalam alur pengumpulan, penyusunan, hingga penyampaian bahan awal keterangan tertulis.
Mengacu pada regulasi kepemiluan, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta Keputusan Bawaslu Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam PHPU di MK, narasumber menekankan bahwa kualitas keterangan tertulis Bawaslu di hadapan majelis hakim sangat bergantung pada kelengkapan kompilasi dokumen bahan awal sejak masa tahapan berlangsung.
Menurut narasumber, bahan awal keterangan tertulis tersebut mencakup tiga kelompok dokumen utama, yakni dokumen hasil pencegahan dan penyelesaian sengketa proses, dokumen penanganan pelanggaran, serta dokumen hasil pengawasan per tahapan Pemilu. Agar tidak tercecer dan mudah ditelusuri saat dibutuhkan, seluruh dokumen wajib diklasifikasikan ke dalam folder digital berdasarkan urutan tahapan secara sistematis mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, logistik, hingga pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi NTT, Magdalena Yuanita Wake, dalam arahannya menegaskan bahwa pengarsipan bahan awal bukan semata-mata menjadi beban Divisi Hukum. Setiap divisi penanggung jawab tahapan wajib mendokumentasikan hasil kerjanya secara tertib sebelum dikompilasi oleh Divisi Hukum dan diputuskan melalui rapat pleno. Ia juga menyoroti kualitas substansi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) sebagai alat bukti kunci yang harus menguraikan fakta kejadian secara lengkap (5W+1H) beserta bentuk intervensi atau saran perbaikan di lapangan, tidak sekadar terpaku pada format satu lembar.
Senada dengan hal tersebut, Plh. Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi NTT, Jembri Pahwali, mengingatkan pentingnya peran strategis jajaran sekretariat sebagai ujung tombak dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan. Evaluasi dari kontestasi 2024 menunjukkan sekitar 80 persen penyusunan keterangan tertulis kabupaten/kota masih diambil alih oleh Bawaslu Provinsi akibat ketidaksiapan arsip di daerah. Ke depan, seluruh Bawaslu kabupaten/kota dituntut mandiri menyusun keterangannya sendiri, termasuk menyikapi teknis penomoran Form A melalui buku induk terkoordinasi sambil menunggu petunjuk teknis baku dari Bawaslu RI.
Sebagai tindak lanjut konkret, Bawaslu Provinsi NTT menginstruksikan seluruh Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Lembata, untuk segera menata kembali arsip pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke dalam folder terstruktur dan mengunggahnya ke Google Drive.
Rangkaian pelatihan ini akan dilanjutkan dengan sesi praktik dan asistensi langsung pengumpulan serta penyusunan bahan awal keterangan tertulis PHPU Kepala Daerah pada Kamis, 26 November 2026 mendatang pukul 14.00 WITA, sebelum nantinya berlanjut pada agenda Coaching Clinic Mediasi dan Ajudikasi hingga April 2027.
*Salam_Awas*
Penulis dan Foto: Nurani Tokan / Ama Wahid RA.
Editor: Humas Bawaslu Lembata