Divisi Penanganan Pelanggaran Gelar Rapat Zoom Bahas 3 Agenda Strategis

Rapat tersebut dihadiri Pimpinan Bawaslu Provinsi NTT, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Kepala Bagian serta Staf. Dari Bawaslu Lembata oleh Ketua Thomas Febry Bayo Ala bersama Anggota Indah Purnama Dewi bersama serta Staf P3S di Ruang Media Center.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung dalam rapat tersebut menyampaikan 3 (tiga) agenda penting yakni Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, Penyusunan Artikel Penanganan Pelanggaran serta Pembuatan Laporan sentra Gakkumdu.

Secara menyeluruh Melpi menggambarkan  pemetaan anggaran untuk Divisi Penanganan Pelanggaran baik Bawaslu NTT maupun di Kabupaten/Kota. Menurut Melpi, pelaksanaan program kegiatan kedepannya lebih memprioritaskan peningkatan kapasitas berkaitan dengan penanganan pelanggaran baik internal maupun eksternal.

"Penyusunan renja juga harus memprioritaskan sosialisasi kepada stakeholder berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan masing-masing Kabupaten/Kota wajib penulisan artikel Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam rangka Penyusunan buku Kompilasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2024. Penulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur dan praktik penanganan pelanggaran, memberikan pemahaman hukum dan regulasi serta menjadi pedoman teknis bagi pengawas Pemilu dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan sistem pengawasan, mendukung transparansi dan akuntabilitas Pemilu". Tegas Melpi.

Akhir dari agenda rapat, membahas berkaitan dengan Gakkumdu Award yang merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Gakkumdu seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wahana refleksi dan pembelajaran kolektif antar daerah melalui proses seleksi berbasis indikator kinerja yang mendorong terciptanya ekosistem penegakkan hukum pemilihan yang tidak hanya kuat dalam struktur tetapi juga matang dalam kultur etika kelembagaan.