Rakor Implementasi Reformasi Birokrasi, Febry Tegaskan Pelayanan Berorentasi Pada Kepuasan Masyarakat

Febry juga menyampaikan terkait 6 (enam) area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi perhatian yakni area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, area penguatan akuntabilitas, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lanjutnya terkait komponen area peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi standar pelayanan publik, budaya pelayanan prima, pemanfaatan teknologi informasi, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pengelolaan pengaduan.

Sementara Anggota Bawaslu Lembata Indah Purnama Dewi menekankan terkait sistem kerja Bawaslu Lembata yakni terkait optimalisasi penggunaan aplikasi yang perlu diaktualisasikan dalam pelayanan. 

“Bawaslu telah melakukan transformasi pelayanan pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui pengembangan dan penerapan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan”. Cetus Indah.

Indah meminta agar kegiatan peningkatan kapasitas SDM sekratariat baik staf PNS, CPNS dan PPPK harus diaktualisasikan dalam kerja pengawasan kedepannya.

Selaku Koordinator Sekretraiat, Antonius Lanang juga menyampaikan dukungan sekretariat terkait rencana straegis Bawaslu Lembata kedepannya. Lanang mengajak agar tim kerja pengawasan harus solid, berspektif gender dan menerapkan zona integritas.

Terkait pengelolaan aplikasi di Bawaslu Lembata, Korsek juga mengatakan akan dilakukan pembenahan kedepannya untuk operator serta pengoperasian aplikasi tersebut untuk mendukung kerja pengawasan yang efektif dan efisien dalam pembiayaan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

*Salam Awas*