Rakor Kehumasan Bawaslu NTT : Pentingnya Meracik Resep Publikasi yang Inovatif dan Adaptif

Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola kehumasan serta momen evaluasi terhadap kinerja kehumasan di 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se - NTT ini. Bawaslu NTT menekankan agar masing-masing Kabupaten/Kota untuk terus melakukan inovasi, berkreasi serta adaptif dalam mengelola kehumasan.

Rakor kali ini dilaksanakan secara luring untuk 6 (enam) kabupaten sedaratan Timor yang bertempat di Kantor Bawaslu NTT. Sedangkan 16 (enam belas) Kabupaten lainnya termasuk Lembata mengikuti via zoom (daring).

Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento serta turut hadir Anggota Amrunur Muh. Darwan, Magdalena Yuanita Wake dan Melpi Minalria Marpaung.

“Bawaslu sebagai badan publik, maka peran kehumasan sangat vital untuk terus mempublikasikan kerja-kerja pengawasan serta sebagai corong informasi yang berkaitan dengan kepemiluan lainnya yang harus diketahui masyarakat. Hal ini penting guna mendorong masyarakat untuk berperan aktif mendukung kerja-kerja pengawasan". Demikian disampaikan Nonato dalam sambutan membuka kegiatan.

Nato juga meminta agar kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota lebih inovatif dan adaptif serta progresif terhadap perubahan-perubahan di era digitalisasi sekarang.

Sementara itu Anggota Bawaslu NTT, Nita Wake, mengapresiasi kerja kehumasan Bawaslu Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota sejauh ini walau dalam keterbatasan, namun mampu mempublikasikan kerja-kerja kelembagaan baik rilis berita maupun konten lainnya.

Apresiasi juga disampaikan Melpi Marpaung untuk kehumasan baik provinsi maupun kabupaten/kota selama tahun 2025 berjalan. Melpi menyampaikan bahwa untuk pengelolaan kehumasan di beberapa kabupaten/kota sudah berjalan baik dan harus ditingkatkan, sedangkan yang masih kurang terus dievaluasi dan melakukan perbaikan kedepannya.

“Kehumasan membangun reputasi dan citra publik untuk itu teruslah menjadi jembatan komunikasi yang baik antara Bawaslu dan masyarakat, menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi”. Imbuh Melpi.

Terhadap kinerja kehumasan, Amrunur selaku Kordiv yang membidangi Kehumasan Bawaslu NTT, menggambarkan hasil assessment kehumasan periode Januari – September tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebelumnya melalui link penilaian.

Menurut Amrunur, terhadap 11 (sebelas) kategori penilaian, ada beberapa kabupaten/kota yang harus berbenah dan perlu penguatan dalam mengelola kehumasannya. Dalam kesempatan ini, Amru meminta agar setiap Kabupaten/Kota menyampaikan kendala yang dihadapi selama pengelolaan serta memberikan saran kepada Bawaslu NTT agar menjadi input dalam pengambilan kebijakan serta intervensi program kerja kedepannya,  dan juga bisa disampaikan dalam rapat bersama hirarki tingkat pusat nanti.

Dalam Rakor ini, Bawalsu NTT juga menghadirkan Narasumber eksternal yakni Gadrida R. Djukana. Anna DJukana demikain sapaannya, memaparkan materinya terkait tips meramu publikasi Bawaslu NTT agar menjadi lebih hidup dan lebih kuat. Jurnalis dan aktivis Perempuan ini mendorong agar Humas NTT harus naik kelas.

“Kehumasan NTT tidak hanya sekedar menyampaikan informasi namun mampu membangun kepercayaan, kedekatan dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan, professional, kreativitas dan partisipatif, Humas Bawaslu dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di Nusa Tenggara Timur”. Tandas Anna.

Terhadap penilaian kinerja kehumasan (assessment kehumasan) yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Bawaslu NTT, pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Lembata berada diurutan kedua terbaik dari 22 Kabupaten/Kota se – NTT. 

**Salam Awas**