Serahkan Sertifikat, Bawaslu NTT Minta Kolaborasi Antara Bawaslu Kabupaten/Kota Dengan Alumni P2P Untuk Bentuk Komunitas Pengawasan Partisipatif

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Setelah menyelesaikan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2025, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan sertifikat kepada peserta dalam mengikuti kegiatan P2P sampai tuntas. Penyarahan secara simbolis tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi NTT, Senin (2/3/2026).

Peserta kegiatan terundang yakni Koordinator Divisi P2H/ HP2H, ⁠Kasubag Pengawasan, Admin P2P Bawaslu Kabupaten/Kota serta melibatkan langsung alumni P2P Tahun 2025 via daring dan luring. Dalam rapat ini, Bawaslu NTT hadir lengkap Pimpinan serta Kepala Sekretariat.

Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu NTT, Denny Fanny Matulessi. Kabag menyampaikan terkait tujuan dan maksud pelaksanaan kegiatan tersebut, keterlibatan peserta, serta mengajak peserta semua untuk berpartisipasi aktif dalam rapat sehingga dapat memahami peran dan tugas kedepan baik di non tahapan maupun tahapan Pemilu/Pemilihan.

Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento. Beliau mengapresiasi alumni P2P yang telah dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan P2P sampai tuntas walaupun dalam jaringan. Nato demikain sapaannya dalam kesempatan ini, mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se – NTT agar berkolaborasi bersama alumni P2P untuk membentuk komunitas pengawasan partisipatif. 

“Terimakasih dan apresiasi bagi alumni P2P yang masih terlibat aktif dalam proses sampai hari ini. Sebagai alumni P2P harus berpikir kritis, berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing untuk membentuk komunitas pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif dan forum warga.  Konsentrasi harus berfokus pada pengawasan partisipatif, literasi demokrasi dan pencegahan pelanggaran dan mampu menggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi baik pada tahapan maupun non tahapan”. Urai Nato.

Harapan juga disampaikan oleh anggota, Melpi Minalria Marpaung. Katanya alumni P2P harus aktif memberikan literasi/edukasi kepada masyarakat luas karena dengan selesainya mengikuti pendidikan pengawas partisipatif di Bawaslu, maka harus mampu mengaktualisasikan di masyarakat. Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Melpi intruksikan untuk melibatkan alumni P2P dalam kegiatan Bawaslu baik program/kegiatan yang diturunkan maupun inovasi karena ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan.

Sementara James Welem Ratu meminta agar semangat api pengawasan harus dijaga secara baik, tetap menyalah sehingga mampu diaktualisasikan pada pengawasan tahapan Pemilu mendatang.

Senada dengan itu, Magdalena Yuanita Wake menyampaikan terimakasih kepada alumni P2P yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Harapannya kepada alumni P2P untuk terus menjadi mata dan telinga bagi Bawaslu di masyarakat, harus menjadi corong informasi yang baik kepada masyarakat, memperbanyak diskusi bersama Bawaslu, masyarakat dan komunitas lainnya.

 Selaku Kordiv yang membidangi program pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu NTT Amrunur Muh. Darwan dalam materinya, menggambarkan capaian pengawasan partisipatif. Dia menegaskan bahwa pengembangan pengawasan partisipatif harus sudah berfungsi dan bergerak.

“Pengembangan pengawasan partisipatif harus pada level berfungsi dan bergerak. Berfungsi yang dimaksudkan yakni masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas pengawasan partisipatif dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana/gagasan dan jaringan sosial. Sementara bergerak masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas pengawasan partisipatif dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana/gagasan dan jaringan serta aksi nyata”. Jelas Amrunur.

Sebagai Kepala Sekretariat, Ignasius Jani juga menyampaikan pentingnya melibatkan alumni P2P dalam pengawasan partisipatif, karena menurutnya meraka merupakan potensi yang harus digerakan. Katanya konsolidasi dan koordinasi internal terus dilakukan dengan melibatkan alumni P2P secara berkesinambungan melalui kerja pengawasan secara partispatif baik pada non tahapan maupun tahapan nanti. 

“Terhadap Alumni P2P, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bisa memaksimalkan mereka (alumni P2P) secara baik. Walaupun kita dalam efisiensi anggaran tetapi kita harus mampu kreatif dalam melaksanakannya”. Ajak Kasek.

Diskusi menjadi penutup rapat konsolidasi ini dan terkait sertifikat bagi peserta P2P yang mengikuti rapat via zoom akan diserahkan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.