Bawaslu Lembata Ikuti Orientasi dan Uji Coba Modul Penyusunan Keterangan Tertulis PHP Kepala Daerah se - NTT
|
Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mengikuti kegiatan Rapat Orientasi dan Uji Coba Modul Pelatihan Teknis serta Simulasi Penyusunan Bahan Awal dan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Bawaslu Kabupaten Lembata, Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi NTT serta Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, dan seluruh jajaran staf teknis dari 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT. Rapat orientasi dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yuanita Wake dengan didampingi Kepala Bagian Hukum dan Humas Bawaslu Provinsi NTT, Siman Halisi sebagai moderator.
Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Magdalena Yuanita Wake menegaskan bahwa pelatihan ini beranjak dari evaluasi pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024, khususnya saat menghadapi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) di 10 kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Fokus utama pelatihan diarahkan pada sengketa Pilkada karena Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memegang kewenangan luas untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan keterangan tertulis secara langsung di hadapan Hakim MK.
Ia juga menekankan peran strategis jajaran sekretariat sebagai ujung tombak administrasi pengawasan Pemilu yang bersifat permanen. Kebenaran dan kelengkapan dokumen administrasi sepanjang tahapan sangat menentukan kemudahan pertanggungjawaban pengawasan di muka MK serta mencegah beban kerja ekstra pada akhir tahapan. Oleh karena itu, porsi peningkatan kapasitas difokuskan bagi staf sekretariat dari lima unsur divisi teknis yakni Hukum, Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, serta Penyelesaian Sengketa.
Pelatihan rutin ini dijadwalkan berlangsung setiap hari Kamis (di luar hari Work From Anywhere/WFA) mulai pukul 14.00 WITA hingga 1 April 2027. Kurikulumnya mengacu pada pedoman Bawaslu RI, skema Bawaslu Membelajarkan, serta terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) Bawaslu RI, sehingga aktivitas ini juga dapat diklaim sebagai capaian harian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para staf.
Untuk menjaga efektivitas pembelajaran, materi tidak dibagikan sekaligus di awal, melainkan bertahap (H-1, H-2, atau hari-H) sebelum simulasi. Mekanisme simulasi dibagi menjadi dua tahap, yakni penyusunan bahan awal yang wajib dipraktikkan oleh seluruh 22 kabupaten/kota, serta simulasi penyusunan keterangan tertulis menggunakan 12 kasus permohonan spesifik bagi daerah yang tidak bersengketa pada Pilkada 2024. Dalam praktiknya, diterapkan sistem pendampingan kelompok (peer-mentoring), di mana 10 kabupaten/kota yang berpengalaman dalam sengketa Pilkada 2024 akan mendampingi 12 kabupaten/kota lainnya dengan bimbingan tim fasilitator provinsi yang terdiri dari para analis hukum, pengelola arsip, dan tim divisi sengketa.
Seluruh masukan selama masa uji coba hingga April 2027 akan dihimpun untuk menyempurnakan draf modul yang ditargetkan rampung pada Juli 2027 bertepatan dengan hari ulang tahun Bawaslu untuk disahkan dan dicetak menjadi Buku Saku Tata Cara Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu se-NTT.
Di akhir sesi, Magdalena Yuanita Wake kembali mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar segera mengunduh materi orientasi untuk menyesuaikan jadwal kerja internal. Melalui latihan jangka panjang ini, jajaran pengawas Pemilu di NTT diharapkan jauh lebih siap dan minim kekeliruan teknis maupun administratif dalam menyongsong tahapan Pemilu berikutnya yang diproyeksikan mulai berjalan pada akhir tahun 2027.
*Salam_Awas*
Penulis dan Foto: Nurani Tokan / Ama Wahid R.A
Editor: Humas Bawaslu Lembata