Jadi Penanggap Pada Diskusi Buku Bingkai Demokrasi Di Nusa Cendana Cluster III, Rifai; Pentingnya Penguasaan Regulasi dan Strategi Pengawasan
|
Demikian yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H) Bawaslu Kabupaten Lembata, Muhammad Rifai ketika menjadi salah satu penanggap dalam kegiatan Serial Diskusi Buku Bingkai Demokrasi di Nusa Cendanan Cluster III via daring, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan cluster hukum dengan tema Menyigi Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua dan Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Catatan Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Menurut Rifai materi yang disajikan oleh kedua narasumber merupakan pembelajaran penting. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai rujukan dalam memperkuat kualitas pengawasan, sedangkan penegakan kode etik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Bagi Bawaslu, tantangannya bukan hanya memahami regulasi dan menjalankan kewenangan, tetapi juga memastikan setiap tindakan pengawasan dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menjadi narasumber yakni Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sedangkan penanggap Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Lembata. Selaku peserta kegiatan yakni anggota Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya dan juga dari alumni SKPP dan P2P se – NTT. Kegiatan yang digagas Bawaslu Provinsi NTT tersebut dibuka oleh Anggota sekaligus Kordiv P2H, Amrunur Muh. Darwan.
Dalam arahan membuka kegiatan, Beliau mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Setiap putusan Mahkamah Konstitusi tentu memiliki dampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu, baik sebelum tahapan, selama tahapan, maupun setelah tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung.
“Dinamika politik dan hukum ketatanegaraan saat ini menunjukkan bahwa persoalan Pemilu tidak selalu berhenti setelah proses pemungutan suara, penetapan hasil, bahkan setelah pelantikan pasangan calon terpilih, namun masih terdapat ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait persoalan yang berkaitan dengan proses maupun hasil Pemilu. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi perlu menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam memperkuat pola pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum Pemilu, baik terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 maupun persiapan menghadapi tahapan Pemilu Tahun 2029” tandas Amrunur.
Sementara terkait kode etik penyelenggara Pemilu, Amru menegaskan bahwa persoalan kode etik menjadi isu penting untuk diskusikan bersama. Selain memperdalam pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, diskusi ini juga menjadi pengingat bagi pengawas Pemilu agar senantiasa berpegang teguh pada prinsip integritas, profesionalitas, kejujuran, serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu.
Selanjutnya pemaparan materi oleh masing-masing narasumber baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga dari Bawaslu Kabupaten TTU yang kemudian ditanggapai oleh penanggap. Dalam paparannya, Dikson menjelaskan terkait Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusannya, MK dapat memberikan penafsiran baru terhadap norma hukum, termasuk menyatakan suatu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perkembangan tersebut dapat berdampak langsung terhadap sistem dan tata kelola penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Sedangkan Heppy menekankan penting bagi penyelenggara Pemilu menjaga kode etik yakni menjaga kedaulatan rakyat, menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu, menjaga kepercayaan publik. Katanya, penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berintegritas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu sangat ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalitas penyelenggaranya.
Sementara Hamka dalam pendapatnya selaku penanggap, menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pelajaran mengenai pentingnya kepastian hukum dan kualitas pengawasan. Sementara itu, kode etik mengingatkan kita bahwa integritas merupakan fondasi moral yang harus dimiliki setiap penyelenggara Pemilu. Pada akhirnya, kita tidak cukup hanya menjadi penyelenggara yang memahami aturan, tetapi juga harus menjadi penyelenggara yang mampu menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan masyarakat. Sebab, demokrasi yang berintegritas tidak mungkin lahir dari penyelenggara yang mengabaikan integritas.
Menutup kegiatan ini, Amru kembali mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Penerapannya tidak semata-mata bergantung pada apakah ketentuan tersebut sudah dimasukkan ke dalam peraturan teknis penyelenggara atau belum. Di sinilah tantangan bagi Bawaslu ketika terdapat perubahan norma akibat putusan MK, sementara peraturan teknis belum sepenuhnya disesuaikan, pengawas Pemilu harus mampu memahami norma hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pengawasan.
Untuk kodek etik penyelenggara, Ia menegaskan bahwa penegakan hukum Pemilu harus berjalan beriringan dengan penegakan etika penyelenggara Pemilu. Untuk melaksanakan hukum secara adil, dibutuhkan penyelenggara yang profesional, untuk menegakkan hukum Pemilu secara benar, dibutuhkan penyelenggara yang memiliki integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Perangkat moral tersebut harus terus diasah dan diperbaiki dalam diri setiap penyelenggara Pemilu. Apabila ada kekeliruan, kita harus berani memperbaikinya. Apabila ada yang mengingatkan, kita harus bersedia menerima dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, sebab, integritas bukan hanya persoalan memahami aturan, tetapi juga bagaimana aturan dan nilai-nilai etika itu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Demokrasi tidak cukup dibangun hanya dengan perangkat hukum dan prosedur formal. Demokrasi juga membutuhkan nilai-nilai etika yang hidup dalam diri para penyelenggaranya. Demokrasi tidak hanya dibangun di atas the rule of law yang bersifat prosedural dan formal, tetapi secara bersamaan harus ditegakkan di atas the rule of ethics yang memastikan sistem demokrasi berjalan secara substantif.
*Salam_Awas*
Penulis dan Foto: Alwan Arakian / Ama Wahid R. A.
Editor: Humas Bawaslu Lembata