Bawaslu Lembata dan Kesbangpol Perkuat Sinergi Demokrasi, Evaluasi Pemilu 2024 Menuju 2029

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Bawaslu Kabupaten Lembata melakukan kunjungan dan konsolidasi demokrasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lembata, Kamis (29/10/2026), di Kantor Kesbangpol Kabupaten Lembata. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta penguatan koordinasi dan pendidikan politik masyarakat pada masa non-tahapan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, meskipun saat ini berada di luar tahapan Pemilu.

Ia menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Lembata tetap melaksanakan kegiatan pencegahan, pendidikan politik, koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya. Sejumlah kegiatan yang dilakukan pada masa non-tahapan antara lain pengawasan pemutakhiran data partai politik, program Goes to School bagi pemilih pemula, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) di desa dan kecamatan, serta konsolidasi dengan berbagai pihak.

Terkait pemutakhiran data partai politik, Indah menyampaikan bahwa dari 18 Partai politik yang menjadi perhatian pengawasan, sembilan partai politik telah melakukan pemutakhiran data. Bawaslu juga telah menyampaikan imbauan dan berkoordinasi dengan KPU untuk mendorong kepatuhan partai politik terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Indah mengungkapkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lembata menerima enam laporan dugaan pelanggaran yang berdasarkan hasil kajian tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat tiga temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari temuan tersebut, satu telah memperoleh tindak lanjut berupa penjatuhan sanksi oleh instansi berwenang, sedangkan dua lainnya masih dalam proses tindak lanjut berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan.

Ia juga menyoroti tantangan berupa penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial serta potensi pelanggaran netralitas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi terkait, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pengawasan Pemilu tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” tegas Indah.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lembata, Petrus Kanisius Payong, mengapresiasi kunjungan Bawaslu sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Lembata.

Ia menilai pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 berlangsung dengan baik di tengah dinamika politik yang melibatkan enam pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, kerja sama Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Kanisius juga menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama terkait kesesuaian anggaran dengan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan riil kegiatan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas penggunaan dana, koordinasi, dan tanggung jawab seluruh pihak.

Selain itu, Kanisius menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai bentuk profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, tanpa perlakuan khusus karena hubungan keluarga, jabatan, kedekatan, maupun kepentingan politik.

Dalam hal pemutakhiran data partai politik, ia menekankan pentingnya koordinasi Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol untuk memastikan informasi kepengurusan serta pemenuhan persyaratan administrasi partai politik terkelola dengan baik.

Kanisius juga berharap koordinasi lintas lembaga tetap berlanjut pada masa non-tahapan melalui pertukaran informasi, evaluasi, dan pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, pendidikan politik perlu menjangkau pemilih pemula serta mendorong masyarakat berpartisipasi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Perkembangan regulasi mengenai jadwal dan mekanisme Pemilu juga menjadi perhatian bersama, terutama terkait implikasinya terhadap perencanaan anggaran, kesiapan kelembagaan, masa jabatan kepala daerah, dan keberlangsungan tugas DPRD.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu dan Kesbangpol Kabupaten Lembata diharapkan semakin memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran, serta membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan.

Konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan menjadi langkah penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang sekaligus menjaga kehidupan demokrasi di Kabupaten Lembata agar tetap sehat, aman, partisipatif, dan berintegritas.

*Salam_Awas*