TOS Barista Bahas Mitigasi Sengketa Pencalonan Terkait Keterwakilan Perempuan

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H. menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan kuota 30 persen pada pencalonan anggota legislatif. Lebih dari itu, diperlukan komitmen partai politik untuk membangun ruang partisipasi yang adil serta memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam setiap proses demokrasi.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Obrol Santai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Edisi IX, Senin (9/11/2026), melalui Zoom Meeting, dengan tema “Mitigasi Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilu 2024 Terkait Keterwakilan Perempuan”. Kegiatan ini diikuti Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi, bersama staf Kayetanus Boli Nunang, Liberius Asan Lamawuran, Agustinus Boli Lamak, dan Herdalena Herawati dari Media Center Bawaslu Kabupaten Lembata.

Dalam pemaparannya, Hasan Selolong, Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam tahapan pencalonan anggota legislatif. Ketentuan kuota paling sedikit 30 persen perempuan harus diperhatikan oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan, termasuk ketentuan mengenai penempatan calon perempuan dalam daftar bakal calon.

Hasan menguraikan bahwa potensi sengketa dapat muncul sejak proses pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, perbaikan dokumen, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Persoalan dapat berkaitan dengan pemenuhan kuota perempuan, ketidaksesuaian dokumen persyaratan, serta perbedaan pemahaman terhadap ketentuan pencalonan.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses dan kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Karena itu, pengawasan perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, pengumpulan bukti, serta penyampaian saran perbaikan atau rekomendasi sesuai kewenangan Bawaslu. Menurutnya, pemahaman terhadap prosedur penanganan sengketa, termasuk mekanisme mediasi dan adjudikasi, menjadi penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat.

Sementara itu, Roswita Helen P. Taus, S.E., Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, membagikan pengalaman pengawasan pencalonan di Kabupaten TTU, khususnya terkait pencalonan Partai Ummat di Daerah Pemilihan 3. Dalam proses tersebut, terdapat daftar awal tujuh bakal calon yang terdiri atas lima laki-laki dan dua perempuan, disertai persoalan ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

Roswita menekankan bahwa pengawasan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya menghitung pemenuhan angka 30 persen. Bawaslu juga perlu memastikan proses pencalonan berjalan sesuai ketentuan, melakukan penelusuran terhadap dokumen, dan menindaklanjuti informasi yang relevan melalui mekanisme permintaan data atau keterangan secara resmi.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga batas kewenangan antara Bawaslu dan KPU. Dalam proses penyelesaian sengketa, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses mediasi maupun tahapan penyelesaian lainnya dapat berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum.

Dalam sesi diskusi, Marcelina menyampaikan pentingnya langkah mitigasi yang konkret melalui koordinasi dengan partai politik dan KPU. Ia juga menyoroti perubahan pengaturan terkait pembulatan pemenuhan kuota perempuan dalam regulasi pencalonan, sehingga diperlukan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran pada saat tahapan berlangsung.

Sebastianus Fernandez, S.E., Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Ngada, turut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan keterwakilan perempuan. Menurutnya, masa non-tahapan perlu dimanfaatkan untuk mempersiapkan partai politik melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan penguatan pemahaman terhadap regulasi. Pembaruan data partai politik juga dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong kesiapan partai dalam memenuhi ketentuan pencalonan.

Menutup kegiatan, Magdalena Yuanita Wake kembali menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan keterwakilan perempuan tidak hanya berada pada penyelenggara Pemilu, tetapi terutama menjadi tanggung jawab partai politik. Partai politik perlu menyiapkan kader perempuan secara berkelanjutan, bukan hanya menghadirkan perempuan untuk memenuhi persyaratan administratif saat pencalonan.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi Bawaslu dan KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta mendorong partisipasi perempuan yang lebih bermakna. Upaya tersebut perlu disertai kajian dan pemetaan keterlibatan perempuan, mulai dari kepengurusan partai politik, proses pencalonan, hingga keterpilihan dalam lembaga perwakilan.

Melalui Temu Obrol Santai ini, Bawaslu memperkuat ruang berbagi pengalaman dan perspektif antarpengawas Pemilu dalam mengidentifikasi potensi persoalan serta merumuskan langkah mitigasi sengketa pencalonan. Harapannya, pengawasan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan kuota, tetapi turut mendorong terwujudnya demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender.

*Salam_Awas*