Tingkatkan Efektivitas Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sigap Lapor

Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan aplikasi Sigap Lapor dapat dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran pengawas Pemilu di setiap tingkatan se - Indonesia. Selain meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengguna, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam proses penginputan, pengelolaan, dan sinkronisasi data.

Sebagai peserta kegiatan yakni Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi, Staf Bawaslu Provinsi yang membidangi Penanganan Pelanggaran, Kepala Subbagian yang membidangi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sertra Staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Penanganan Pelanggaran. Bawaslu Lembata yang terlibat dalam kegiatan dari ini yakni Anggota Indah Purnama Dewi bersama staf Herdalena Wiranti, Liberius Senari Asan Lamawuran dan Kayetanus Boli Nunang.

Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI. Dalam paparannya, Beliau menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakor yakni meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam menggunakan aplikasi Sigap Lapor, mengevaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi, termasuk kendala dalam penginputan, pengelolaan, dan sinkronisasi data, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem agar lebih efektif dan mudah digunakan, memperkuat sistem administrasi penerimaan dan penanganan temuan serta laporan dugaan pelanggaran, menghimpun masukan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebutuhan teknis, sarana prasarana dan sumber daya manusia, mendorong integrasi sistem pelaporan secara berjenjang dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Bawaslu RI serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

“Aplikasi Sigap Lapor harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengelolaan administrasi penanganan pelanggaran. Seluruh data temuan dan laporan harus diinput secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan dokumen administrasi yang dimiliki. Penggunaan aplikasi diharapkan dapat mempermudah proses pemantauan, pengendalian, serta evaluasi terhadap perkembangan penanganan pelanggaran pada setiap tingkatan Bawaslu” jelas Karo.

Selain itu, Karo juga menekankan bahwa pentingnya ketepatan penginputan data pada Sigap Lapor. Katanya, setiap data yang dimasukkan ke dalam aplikasi harus sesuai dengan dokumen administrasi penanganan pelanggaran. Ketepatan penginputan menjadi hal penting untuk menghindari kesalahan data, duplikasi, maupun ketidaksesuaian informasi antara dokumen fisik dan data elektronik.

Juga terkait pengembangan sistem secara terintegrasi yakni  Sigap Lapor diarahkan agar mampu mendukung pengelolaan data secara real time dan terintegrasi antara Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pemantauan laporan dan temuan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan mempermudah koordinasi antarjenjang kelembagaan.

Ia juga menyampaikan arah kebijakannya yang mencakup penyempurnaan sistem melalui koordinasi dengan Pusdatin, penyediaan aplikasi dummy untuk pelatihan, pengumpulan kebutuhan sarana dan prasarana, mekanisme penerimaan laporan melalui Sigap Lapor, penentuan waktu penerimaan laporan dan kajian awal, strategi penerapan pelaporan online, dan kebutuhan sumber daya manusia.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Karo menegaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian jajaran Bawaslu antara lain melakukan evaluasi internal terhadap penggunaan aplikasi Sigap Lapor pada masing-masing satuan kerja, mengidentifikasi kendala teknis dan administratif yang dialami dalam proses penginputan serta pengelolaan laporan dan temuan, menyampaikan kebutuhan komputer, laptop, jaringan internet, dan ruang penerimaan laporan melalui pendataan yang disiapkan oleh Biro Penanganan Pelanggaran, menyampaikan kebutuhan jumlah staf penanganan pelanggaran pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, meningkatkan pemahaman staf mengenai tata cara penerimaan laporan, penginputan data, pengelolaan dokumen, dan penggunaan aplikasi, mendorong penyempurnaan sistem agar mampu mendukung pengelolaan data secara terintegrasi dan real time, mendorong penyusunan pedoman teknis mengenai penerimaan laporan elektronik, pengamanan bukti digital, serta mekanisme penanganan gangguan aplikasi dan memperkuat koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kendala penggunaan aplikasi.

Harapnya, aplikasi Sigap Lapor diharapkan dapat menjadi sistem pendukung penanganan pelanggaran yang terintegrasi, efektif, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu.

*Salam_Awas*