Bawaslu Lembata Gelar Rakor Implementasi Reformasi Birokrasi

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata terus berupaya memperkuat implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lembata, Kamis, 15 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Lembata untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat komitmen dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan kelembagaan Bawaslu.

Selaku pimpinan rapat, Ketua Thomas Febry Bayo Ala didampingi Koordinator Sekretariat (Korsek) Antonius Irenaeus Lanang. Mengawali kegiatan ini, Korsek Lanang menginformasikan terkait pelaksanaan program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Lembata tahun 2026 sampai pada semester III tahun 2026. Kepada masing-masing staf divisi Lanang mengajak untuk menginventarisir kembali kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan.

“Terhadap kegiatan yang telah dilakukan, harapan saya untuk dibuatkan laporan pelaksanannya untuk dipertanggungjawabkan kepada hirarki dan untuk yang belum dilakukan segera direncanakan. Terhadap semua dokumen yang dibuatkan, agar masing staf divisi melakukan pengarsipan secara baik,” Harap Lanang.

Sedangkan Ketua Febry dalam paparannya, menjelaskan bahwa sekretariat berperan penting dalam memastikan program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, target kinerja, serta ketersediaan anggaran. Perencanaan yang baik menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

“Ada 3 peran teknis sekretariat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan aspek pelaporan. Melalui penguatan ketiga aspek tersebut, implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lembata diharapkan dapat berjalan secara optimal. Sinergi antara jajaran pimpinan, anggota, dan sekretariat menjadi kunci dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil,” urai Ketua.

Dia juga menekankan pentingnya rapat divisi awal pekan untuk evaluasi kegiatan seminggu dan rencana kegiatan seminggu ke depan, penyusunan timeline kegiatan, penyusunan kalender pengawasan tahapan dan sub tahapan, rencana pencegahan/pemetahan kerawanan, penguasaan regulasi, menyiapkan perlengkapan pengawasan, menganalisis hasil pengawasan, menyiapkan laporan akhir dan laporan tahapan dan sub tahapan dan laporan lainnya.

Diakhir materinya, Ketua mengajak seluruh jajaran untuk mempedomani regulasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi termasuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. 

*Salam_Awas*