Bawaslu Lembata Gelar Rapat Internal Penyelasaian Sengketa

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, pada Rabu, 14 Oktober 2026, menggelar rapat internal terkait Teknik Identifikasi/Pemetaan Isu-Isu Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan.

Rapat dipimpin langsung Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Indah Purnama Dewi. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata, Thomas Febry Bayo Ala, dan peserta rapat yakni staf sekretariat.

Dalam penjelasannya, Indah menyampaikan pentingnya jajaran Bawaslu Lembata untuk memahami terkait sengketa proses baik pada Pemilu maupun Pemilihan. Katanya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Bawaslu Lembata tentunya mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penyelesaian sengketa baik antar peserta Pemilu/Pemilihan dan juga antara peserta Pemilu/Pemilihan dengan Penyelenggara.

“Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan adalah perselisihan yang terjadi antara peserta Pemilu dengan peserta Pemilu lainnya akibat adanya tindakan peserta yang dianggap merugikan hak atau kepentingan peserta lain dalam tahapan proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sementara perselisihan yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya keputusan KPU atau keputusan KPU pada tingkatan di bawahnya yang dianggap merugikan hak peserta Pemilu/Pemilihan”, Jelas Indah.

Lanjutnya, bahwa dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, penting bagi Bawaslu Lembata melakukan kajian hukum, konsolidasi internal, koordinasi ke hirarki dan proses penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaian, Ia menyebutkan 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yakni menyiapkan rencana, mengumpulkan data dan informasi serta teknis penyelesaian yang efektif.

Rapat ini juga menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yakni pemetaan isu-isu sengketa proses Pemilu/Pemilihan dengan melakukan identifikasi tahapan Pemilu/Pemilihan, refleksi isu-isu yang potensial dimohonkan sebagai sengketa proses pada Pemilu/Pemilihan serta membuat rencana mitigasi dan rekomendasi kebijakan atas potensi sengketa proses Pemilu/Pemilian.

Setiap divisi diwajibkan untuk melakukan pemetaan isu-isu sengketa tersebut sesuai dengan person in charge (PIC) pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lembata.

*Salam_Awas*