Bawaslu NTT Perkuat Pengawasan Rekapitulasi Suara, Tekankan Akurasi Data dan Ketelitian Penanganan Pelanggaran

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Mingguan Penanganan Pelanggaran (Minggar) Edisi XVIII yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/10/2026). Mengangkat tema “Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu”, kegiatan ini diikuti Ketua, Anggota dan staf Bawaslu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari Bawaslu Lembata hadir secara daring bertempat Media Center, Anggota Indah Purnama Dewi  bersama staf Herdalena Wiranti, Kayetanus Boli Nunang dan Liberius Senari Asan Lamawuran. 

Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Menalria Marpaung, S.T., S.H., M.H., selaku pemantik, menegaskan bahwa rekapitulasi merupakan tahapan penentu yang membutuhkan pengawasan ketat karena setiap kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data dapat berdampak pada perolehan suara peserta Pemilu.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul, mulai dari perbedaan antara dokumen fisik dan data dalam aplikasi Sirekap, kendala jaringan dan infrastruktur, kesalahan administrasi, keterbatasan jumlah pengawas, hingga tekanan dan intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas Pemilu.

Melpi juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan pengawas. Setiap saran, baik lisan maupun tertulis, harus didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari pengawasan dan dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

“Setiap suara memiliki arti dan tidak boleh dihilangkan haknya,” tegasnya, seraya menekankan bahwa setiap perbedaan data harus ditelusuri berdasarkan dokumen yang sah dan setiap dugaan pelanggaran ditangani sesuai prosedur.

Rekapitulasi Harus Transparan dan Akuntabel

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Yohanis Landi, S.H., sebagai pemateri, menjelaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menguraikan bahwa pelaksanaan rekapitulasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, serta Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024.

Menurut Yohanis, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan secara berjenjang harus menjadi perhatian utama. Ketepatan hasil di tingkat TPS sangat menentukan kebenaran rekapitulasi pada tingkat berikutnya.

“Setiap perbedaan antara dokumen fisik, hasil penghitungan manual, dan data dalam aplikasi harus ditelusuri serta diselesaikan berdasarkan dokumen yang sah,” jelasnya.

Yohanis juga memaparkan berbagai potensi pelanggaran, antara lain perubahan atau pengurangan suara, ketidaksesuaian dokumen hasil penghitungan, perubahan angka tanpa persetujuan saksi, serta dugaan perusakan atau penggantian dokumen. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap prosedur, intimidasi, intervensi kepentingan lokal, dan politik transaksional menjadi risiko yang harus diantisipasi.

Dalam konteks NTT, tantangan pengawasan semakin kompleks akibat kondisi geografis kepulauan, keterbatasan jaringan internet dan listrik, belum optimalnya pertukaran data antara Sirekap dan Siwaslu, serta keterbatasan literasi digital dan kelelahan petugas.

Untuk itu, ia mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan simulasi, peningkatan konsistensi data, perbaikan koordinasi, serta penguatan dokumentasi hasil pengawasan.

Yohanis turut menekankan bahwa setiap keberatan saksi harus dicatat dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Laporan hasil pengawasan juga perlu memuat kronologi kejadian, pihak yang terlibat, dokumen pendukung, saran perbaikan, serta tindak lanjut penyelenggara.

Pengalaman Daerah Jadi Bahan Evaluasi

Sejumlah penanggap turut membagikan pengalaman pengawasan rekapitulasi di wilayah masing-masing.

Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, Marselina Lorensia, M.Pd., menyoroti persoalan akurasi data, penggunaan Sirekap, kesalahan pencatatan, serta keterbatasan waktu pleno akibat kebutuhan penghitungan atau pencatatan ulang. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan kehadiran saksi dan memeriksa kembali dokumen keberatan agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

Menurut Marselina, pengawasan perlu diperkuat sejak awal tahapan, terutama dalam pencocokan data dan pemeriksaan dokumen hasil rekapitulasi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka, Yohanes Ariski, S.E., mengangkat persoalan gangguan jaringan internet dan listrik di wilayah kepulauan, kelelahan petugas, serta ketidaksiapan saksi yang tidak membawa dokumen C.Hasil sebagai pembanding.

Ia mendorong penyediaan sarana pendukung, seperti perangkat elektronik, akses internet alternatif, dan sumber listrik cadangan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Koordinasi dengan aparat kepolisian dan pemangku kepentingan juga dinilai penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi konflik selama rekapitulasi.

Adapun Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, Roos Linda Rambu Lodji, menekankan pentingnya persiapan data pembanding sebelum tahapan rekapitulasi berlangsung. Menurutnya, koordinasi antardivisi dan kesinambungan data dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara ke tahapan rekapitulasi perlu diperkuat agar tidak terjadi pengumpulan data secara berulang.

Ia juga menyoroti kendala geografis dan pemadaman listrik yang menghambat proses rekapitulasi, serta perlunya penguatan pemahaman saksi partai politik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka selama proses berlangsung.

Dokumentasi Menjadi Kunci Pengawasan

Dalam kesimpulan kegiatan, Melpi menegaskan bahwa pengawasan rekapitulasi harus bertumpu pada hasil pengawasan berjenjang yang telah dicatat sejak tingkat TPS. Pengawas perlu menyiapkan data pembanding, mencatat setiap keberatan dalam Formulir A, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi maupun pidana harus dibedakan dari penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya. Setiap persoalan harus ditangani secara tepat, dengan memperhatikan prosedur, batas waktu, dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Minggar Edisi XVIII, Bawaslu se-NTT diharapkan semakin memperkuat kesiapan dan profesionalitas dalam mengawasi tahapan rekapitulasi. Pertukaran pengalaman antarwilayah menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan ketelitian, integritas, koordinasi, dan kualitas dokumentasi pengawasan.

Dengan pengawasan yang cermat, transparan, dan akuntabel, setiap suara diharapkan dapat tercatat dengan benar, setiap keberatan memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu tetap terjaga.

*Salam_Awas*