Evaluasi Bulanan Divisi SDMO, James: Revisi Anggaran Tidak Boleh Menyurutkan Semangat Kerja

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Oraganisasi (SDMO) melaksanakan rapat bulanan dalam rangka mengevaluasi kerja-kerja divisi. Rapat via daring ini diikuti oleh Koordinator Divisi (Kordiv) SDMO, Kasek/Korsek dan Staf SDMO Kabupaten/Kota Se - Provinsi NTT, Selasa (14/04/2026).

‎‎Rapat dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi NTT juga selaku Kordiv SDMO James Welem Ratu. Mengawali arahan pembukaanya, James menyampaikan bahwa ada revisi kembali anggaran yang cukup signifikan namun tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing karena ini merupakan kebijakan secara nasional.

‎"Tadi malam Kami diinformasikan ada penajaman/revisi kembali anggaran yang cukup besar, dan ini pastinya berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan yang sudah kita rencanakan sehingga pelaksanaanya perlu disesuaikan kembali, namun tidak boleh menyurutkan semangat kita punya dalam bekerja." Tandasnya.

‎‎Selain memotivasi para peserta terkait dengan situasi lembaga akibat efisiensi anggaran,James juga menyampaikan beberapa hal yang perlu didiskusikan dan menjadi agenda rapat yakni; Evaluasi kinerja bulanan divisi SDMO, identifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan rencana kerja bulanan yang akan datang.

‎‎Sebelum mengakhiri arahannya, James menyentil soal partisipasi kab/kota dalam pemenuhan vidio praktik baik. Banyak kab/kota yang belum mengirim vidio dimaksud dan yang sudah mengirimkan setelah dilakukan verifikasi terdapat banyak yang belum memenuhi 6 (enam) item yang diminta sehingga perlu diperhatikan kembali secara serius. Sementara berkaitan dengan program jumad sehati wajib dilaksanakan namun pada hari kamis karena menyesuaikan dengan edaran terbaru terkait hari kerja (WFO dan WFH).

‎‎Rapat ini juga hadir Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT Ignas Jani. Dalam arahannya, Ignas Jani menegaskan kembali peran kesekretariatan sebagai suporting system untuk mendukung  tugas dan tanggungjawab dalam memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan dimasa non tahapan.

‎Di kesempatan tersebut juga, Ia menyampaikan beberapa hal lain berupa disiplin (disiplin masuk/keluar kantor dan disiplin kerja), anggaran dan tata kelola administrasi (tata naskah dinas) yang harus dikendalikan secara baik oleh para Kasek/korsek Kabupaten/Kota. Terhadap 3 (tiga) hal ini, Ia memberi catatan kepada Kasek dan Korsek secara khusus terkait disiplin pegawai baik jam masuk dan keluar kantor maupun disiplin kerja yang wajib dikendalikan langsung dan dilaporkan setiap awal bulan kepada Bawaslu Provinsi NTT.

‎‎Rapat dipandu langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi NTT Wilibrodus Ngiso. Selain memandu kegiatan, Dia juga menyampaikan materi singkat terkait "Evaluasi Triwulan I dan Persiapan Revisi DJA Tahun 2026”. Dalam paparannya, Kabag menjelaskan tentang penyerapan anggaran dan alasan rivisi anggaran yang dilakukan secara nasional.

‎‎Selanjutnya 22 Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait kondisi kelembagaan, progres program kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

‎‎Dari Bawaslu Kabupaten Lembata, Ketua Thomas Febry Bayo Ala selaku Kordiv bersama Staf SDMO - Diklat dan Datin mengikuti kegiatan dimaksud. Dalam kesempatan tersebut, Febry mempertanyakan terkait keberlanjutan program Bawaslu Membelajarkan dan penerapan IKU serta menyampaikan rancangan program kegiatan yang direncanakan Bawaslu Kabupaten Lembata sesuai timeline Divisi SDMO untuk dilaksanakan yakni internalisasi job desk staf teknis, bimtek penerapan aplikasi srikandi, update PPID, dan pengelolaan ketatausahaan kearsipan (digitalisasi arsip).

‎Mengakhiri kegiatan, James Ratu kembali menanggapi hal yang dirisaukan oleh seluruh kabupaten/kota yakni disiplin pegawai. Terhadap hal ini Ia meminta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT untuk mengalokasikan waktu via zoom dengan seluruh pegawai dan komisioner dalam rangka konsolidasi kembali untuk memperbaharui komitmen mengenai disiplin. Sementara berkaitan dengan revisi anggaran, Ia menegaskan 2 (dua) hal yakni pemotongan anggaran harus adil untuk semua divisi dan menjamin tidak ada penghapusan program kegiatan hanya mengurangi volumenya. *….salam Awas....*