Monev KIP Ke Bawaslu Lembata, Germanus Tekankan 3 Aspek Penilaian dan Pelayanan Ramah Difabel

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs. Germanus Atawuwur melakukan monitoring dan evaluasi terkait informasi publik ke Bawaslu Kabupaten Lembata, Senin, 19 Oktober 2026.

Monitoring yang dilakukan ini sesuai dengan surat Ketua KIP Provinsi NTT kepada Bawaslu Kabupaten Lembata terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna memantau perkembangan pengisian SAQ pada Bawaslu Kabupaten Lembata. Tiga hal yang menjadi tujuan monev yakni mendengarkan presentasi PPID, penjelasan terkait inovasi dan strategi serta konfirmasi teknis kesulitan dalam pengisian SAQ. 

Beliau menggambarkan bahwa tahapan dan jadwal kegiatan monev KIP badan publik se-Provinsi NTT tahun 2026 dimulai dari pembentukan tim kegiatan, pembahasan dan penetapan ToR monev KIP tahun 2026, pembahasan dan penetapan panduan monev KIP tahun 2026, launching monev KIP 2026 oleh Gubernur NTT, pembahasan dan penetapan SAQ monev KIP 2026, pengiriman surat pemberitahuan kepada badan publik, pengisian SAQ monev, pengembalian SAQ, verifikasi SAQ, presentasi dan penilaian SAQ, rapat pleno penetapan hasil penilaian monev KIP Tahun 2026, penyerahan keputusan  hasil monev KIP 2026, pengumuman dan penganugerahan serta laporan hasil monev kepada pemerintah Provinsi dan DPRD NTT.

Dalam penegasannya, Germanus menyampaikan bahwa peniliaian informai publik, ada 3 (tiga) aspek penting yakni pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga, ketersediaan data dan informasi publik serta pelayanan informasi publik.

“Badan publik memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mempublikasikan informasi yang akurat, benar, valid, transparan dan dapat pertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Juga terkait Isu-isu sektoral harus dikaji dan direspon.  Rubah mindset kerja kita, berikan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan pilahkan informasi yang diperbolehkan dan dikecualikan. Tandas Germanus.

Dia juga mengingatkan bahwa pelayanan diberikan juga mencakup semua elemen termasuk aksesibilitas yang ramah difabel. Tidak hanya jumlah difabel yang diketahui, namun jenis difabel juga harus dipilahkan sesuai dengan kebutuhannya. 

Sementara Ketua Bawaslu Lembata, Thomas Febry Bayo Ala yang didampingi Anggota Muhammad Rifai dan Indah Purnama Dewi serta Koordinator Sekretariat Antonius Irenaeus Lanang dalam kesempatan ini, mengambarkan tentang pengelolaan PPID Bawaslu Lembata yang mencakup diantaranya pengkapasitasan dan pemahaman tupoksi PPID, komposisi pengelola dan kepengurusan PPID, pembenahan, perawatan dan updating fitur PPID serta persiapan penyusuanan laporan akhir PPID.

“Apresiasi atas monev pengisian kuisioner SAQ yang dilakukan kapada Bawaslu Lembata hari ini. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi Bawaslu Lembata dalam pengisian kuisioner SAQ. Progres pengisian kuisioner SAQ untuk Bawaslu Lembata sudah mencapai 80% dan diharapkan dengan monev ini dapat memberikan masukan dan saran perbaikan untuk melengkapi pengisian kuisioner SAQ” urai Ketua Febry. 

Dalam pertemuan ini, selaku staf pengelola PPID Bawaslu Lembata, Yanuarius Uran Koban juga menyampaikan terkait dukungan sarana prasarana dan kendala-kendala teknis pengisian kuisioner SAQ. Seusai pertemuan, Ketua KIP melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi ruangan pengelolan PPID, alat kelengkapan dan atribut pelayanan PPID lainnya.   

*Salam_Awas*