Perkuat Literasi Demokrasi, Bawaslu NTT Gelar Diskusi Pojok Pengawasan Serial Buku Bingkai Demokrasi

Hadir selaku pembicara Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, Anggota Amrunur Muh. Darwan dan Melpi Minalria Marpaung. Kegiatan dimoderatori oleh Djembri Pahwali dari Sekretariat Bawaslu NTT. Sedangkan menjadi peserta yakni Ketua dan Anggota serta staf sekretariat dan beberapa Alumni SKPP dan P2P dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.   

Diskusi tersebut, Nato demikian sapaan Ketua Bawaslu NTT, menjelaskan dalam buku bingkai demokrasi tentang Reformasi Birokrasi Substantif Membutuhkan Lembaga Pengawas ASN Yang Independent. Dalam paparannya, Beliau menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan struktur organisasi maupun penyederhanaan prosedur administrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. 

“Birokrasi yang profesional tidak boleh terjebak dalam budaya feodal, pola kerja yang semata-mata berorientasi pada prosedur, ataupun kecenderungan untuk melayani kepentingan elite politik. Aparatur negara harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Reformasi birokrasi yang sesungguhnya adalah reformasi yang menghadirkan perubahan nyata, memperkuat independensi pengawasan, dan memastikan bahwa setiap aparatur negara bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan” Urai Nato. 

Juga disampaikan oleh Amrunur selaku Kordiv P2H, yang dalam penjelasannya dalam buku bingkai demokrasi tentang Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam Diskursus Demokrasi Deliberatif: Optimalisasi Alumni Kader Pengawas Partisipatif untuk Pemilu yang Berkualitas. Menurutnya, orientasi program ini tidak lagi sekadar berbicara tentang jumlah kader yang berhasil direkrut dan dilatih. Lebih dari itu, perlu memikirkan bagaimana alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat terus dikembangkan, diberdayakan, dan dioptimalkan perannya dalam mendukung pengawasan pemilu.

“Alumni P2P tidak cukup dipandang hanya sebagai angka atau jumlah peserta yang telah mengikuti pendidikan. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan demokrasi yang mampu membangun ruang dialog, pertukaran gagasan, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Jürgen Habermas, gagasan ini dapat dikaitkan dengan konsep demokrasi deliberatif, yakni demokrasi yang menekankan pentingnya dialog, pertukaran argumentasi, dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Harapannya, Alumni perlu dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok dan komunitas agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang nyata. Harus didorong untuk melakukan aktivitas pengawasan secara mandiri dan membentukan komunitas sebagai tindak lanjut pendidikan.  

Sementara Melpi menguraiakan dalam buku tersabut dengan mengangkat tema Penegakan Hukum dan Problematika Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kata Kordiv PP Datin, Penanganan pelanggaran Pemilu sendiri mencakup beberapa kategori, antara lain pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Secara spesifik, Melpi lebih mengerucut pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang berfokus pada penanganan tindak pidana Pemilu dan berbagai persoalan yang menyertainya.

Dia menguraiakan terkait penanganan tindak pidana Pemilu di Nusa Tenggara Timur, tren dan bentuk pelanggaran Pemilu, penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, catatan kasus dan pengalaman penanganan di daerah, problematika penanganan pelanggaran dalam Sentra Gakkumdu, politik yang harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya, kelemahan kerangka hukum dan tantangan penegakan hukum Pemilu.

“Pengalaman ini menjadi salah satu catatan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilu, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman di antara unsur-unsur Sentra Gakkumdu. Yang menjadi perhatian kita bersama yakni melakukan evaluasi terhadap regulasi, khususnya norma-norma pidana Pemilu, mengevaluasi problematika penanganan tindak pidana pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan, memperkuat kelembagaan dan pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu di semua tingkatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu” tandas Melpi.

Kegiatan diakhiri dengan diksusi bersama baik dari Bawaslu Kabupaten/Kota juga dari Alumni SKPP dan P2P. Melalui Diskusi Pojok Pengawasan serial buku Bingkai Demokrasi ini, Bawaslu NTT mendorong tumbuhnya budaya literasi dan diskursus demokrasi yang lebih luas. Pengetahuan yang diperoleh dari forum ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

Dengan demikian, penguatan demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi, kesadaran kritis, dan gerakan partisipatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

*Salam_Awas*