Usai Teken MoU, Ramsia: FPKDK Mitra Strategis Bawaslu Lembata

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Bawaslu Kabupaten Lembata terus melibatkan berbagai mitra dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membangun kerja sama dengan Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga (FPKDK) Lembata. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), bertempat di Pojok Pengawasan Kantor Bawaslu Kabupaten Lembata, Kamis, 29 Oktober 2026.

Kerja sama dimaksud menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Lembata dan FPKDK dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi publik serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga proses demokrasi yang jujur, adil dan berintegritas.

Hadir dalam momentum ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata, Thomas Febry Bayo Ala, Anggota Indah Purnama Dewi, Koordinator Sekretariat Antonius Irenaeus Lanang dan Staf. dari FPKDK oleh Ketua, Ramsia Gelu dan Anggota Nonna Mudapue.

Usai penandatanganan MoU dan PKS, Ramsia menyampaikan bahwa FPKDK merupakan mitra strategis Bawaslu Lembata dalam mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan mitra menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengawal proses demokrasi.

“Dengan ditandatangani MoU dan PKS tadi, kami (FPKDK) menjadi mitra strategis Bawaslu Lembata. Kami siap mengawasi, mencegah dan melaporkan kepada Bawaslu Lembata jika terjadi dugaan pelanggaran” Ia juga mengharapkan agar pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lembata tanpa diskriminasi kepada siapapun termasuk sahabat Difabel di waktu dan ruang apapun.

Sementara Thomas Febry dalam kesempatan ini, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan penguatan kerja sama yang telah terjalin. Katanya, dukungan FPKDK Lembata merupakan langkah nyata dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat, inklusif dan berintegritas. 

“Mari bersama-sama kita memperkuat pengawasan partisipatif demi menjaga kualitas demokrasi. Dalam upaya tersebut, kelompok difabel menjadi salah satu skala prioritas, sehingga hak politik mereka dapat terpenuhi dan mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi” ungkap Ketua Febry.

Kepada Ketua FPKDK, Febry juga mengajak untuk berkolaborasi baik kegiatan yang digelar Bawaslu Lembata, juga diinisiasi oleh FPKDK. Kolaborasi dimaksud melalui kegiatan sosialisasi, edukasi serta diskusi bersama dalam forum warga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.

Senada dengan Ketua, Indah Dewi juga menyampaikan terima kasih atas proses yang dilakukan kedua lembaga hari ini. Dia menjelaskan terkait beberapah kegiatan yang dilakukan Bawaslu Lembata menjelang tahapan Pemilu 2029 yakni konsolidasi demokrasi, penguatan kerja sama, edukasi dan lainnya. 

Usai diskusi, Ketua FPKDK bersama anggota melakukan pemantauan aksesibilitas bagi sahabat Difabel di Kantor Bawaslu Kabupaten Lembata. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung ketersediaan akses dan fasilitas yang mendukung kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan.

Terhadap masukan dari FPKDK terkait aksesibilitas sahabat Difabel di Kantor Bawaslu Lembata, selaku Koordinator Sekretariat, Antonius Lanang menyampaikan terima kasih kepada Ketua FPKDK bersama anggota atas masukan dan catatannya. Lanang berkomitmen akan terus berbenah untuk menciptakan layanan yang ramah Difabel di Kantor Bawaslu Kabupaten Lembata.

*Salam_Awas*