Bawaslu Gelar Talkshow; Merajut Keadilan Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Hadir selaku pembicara dalam talksow ini Ketua Bawaslu RI Dr. Rahmat Bagja, S.H.,LL.M, Anggota Komisi II DPR RI Ahmat Irawan, S.H.,M.H, Peneliti Utama BRIN Prof. R. Siti Zuhro, M.A.,Ph.D serta Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Dr. Fajar Laksono Suroso.

Rahmat Bagja dikesempatan ini menyampaikan bahwa Bawaslu mempunyai pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 dan mempunyai buku yang berceritra tentang proses penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan juga beberapa hal yang menjadi evaluasi pada saat penanganan pelanggaran Pemilihan.

“Kami menangani beberapa pelanggaran Pemilihan namun banyak kasus yang terhenti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Kami tidak melanjutkan penanganan karena alat bukti kurang sehingga saksi juga tidak dihadirkan. Inilah potret penanganan pemilihan yang tidak mempunyai keistimewaan seperti undang-undang Pemilu”. Kata Ketua.

Beliau juga mengapresiasi Bawaslu Provinsi yang telah menulis buku terkait penanganan pelanggaran selama Pemilihan Tahun 2024. Bagja mengangkat beberapa kasus yang ditulis dalam artikel yang kemudian dirangkum menjadi buku yakni money politic, menggunakan hak pilih lebih dari sekali, kampanye hitam, syarat pencalonan, perekrutan PPK/PPS, Netralitas ASN dan lainnya.

Prof. R. Siti Zuhro, M.A.,Ph.D menyampaikan pendapat terkait pelaksanaan pemilu apakah langsung atau tidak langsung kedepannya. 

Anggota Komisi II DPR RI Ahmat Irawan, S.H.,M.H menyampaikan dari perspektif partai politik. Sedangkan Dr. Fajar Laksono Suroso menyampaikan dari pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga yang menangani sengketa  hasil pemilihan (PHP).

*Salam_Awas*