Bawaslu Lembata Ikuti Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik

Kegiatan via zoom tersebut juga diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai peserta. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, khususnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel.

Hadir sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) dan Data Informasi (DATIN), Melpi Minalria Marpaung.

Dalam pemaparannya, Melpi menjelaskan sejumlah aspek penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Materi yang disampaikan meliputi landasan hukum pelayanan informasi publik, target kompetensi PPID, siklus kerja PPID, pembagian peran dalam PPID, klasifikasi informasi publik, serta standar mutu pelayanan informasi publik.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai saluran pelayanan informasi publik, alur pelayanan dan batas waktu penyelesaian permohonan informasi, hingga keputusan layanan informasi publik.

Melpi juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam setiap proses pelayanan informasi. Menurutnya, kesiapan PPID menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus tetap menjaga keamanan dan perlindungan data yang bersifat pribadi.

Dalam kegiatan tersebut turut dibahas komitmen perbaikan dalam waktu tujuh hari, “7 Kebiasaan Emas Petugas PPID”, evaluasi akhir, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan informasi publik.

“PPID adalah wajah garda depan badan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Melpi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi publik serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.