Bawaslu NTT Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Bahas Kesiapan Pengawasan Tahapan Pungut Hitung

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Mingguan Penanganan Pelanggaran (Minggar) Edisi ke-XVII bersama 22 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membahas kesiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu/Pemilihan. Diskusi ini dilakukan via zoom, Rabu, 21 Oktober 2026.

Terlibat dalam kegiatan ini yakni Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung yang dalam Minggar kali ini selaku pemantik rapat. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlibat yakni Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) bersama staf. Untuk Kabupaten Lembata, hadir via zoom, Kordiv P3S Indah Purnama Dewi serta Staf Agustinus Boli, Herdalena Wiranti, Kayetanus Boli Nunang dan Liberius Senari Asan Lamawuran.  

Pemantik menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS). Ia menyebutkan 7 (tujuh) indikator TPS rawan antara lain pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, keberadaan pemilih DPTb dan DPK, anggota KPPS yang memilih di luar domisili TPS tempat bertugas, kendala jaringan internet, lokasi TPS yang berdekatan dengan posko tim kampanye, serta wilayah rawan bencana.

“Pengawasan dilakukan pada empat subtahapan, yaitu persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara dan pelaksanaan penghitungan suara. Beberapa potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi meliputi ketidaktepatan waktu pembukaan atau penutupan TPS, penghitungan suara yang tidak transparan, ketidakkonsistenan penetapan suara sah dan tidak sah, keberatan saksi yang tidak dicatat dalam berita acara, dokumentasi C.Hasil yang tidak lengkap, serta permasalahan segel kotak suara dan rekapitulasi hasil. Untuk itu, sebagai upaya mitigasi, diperlukan pembekalan bagi PTPS dan PKD sebelum hari pemungutan suara, patroli pengawasan mulai H-3 hingga hari pemungutan suara, penyediaan posko aduan, optimalisasi SIGAP LAPOR untuk pelaporan secara real-time, serta penguatan koordinasi dengan KPU, Polri dan instansi terkait dalam Sentra Gakkumdu. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat menjaga integritas Pemilu dan mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil” Urai Melpi.

Selaku pemateri Minggar yakni Zakarias O. Atasoge (Anggota Bawaslu Kab. Flores Timur). Dalam paparan materi, Atasoge menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas, transparansi dan legitimasi hasil Pemilu. Katanya, pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan krusial karena menjadi proses penentuan perolehan suara peserta Pemilu. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diawasi secara cermat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan manipulasi hasil.

Kepada peserta rapat, Atasoge mengemukakan bebrapah hal menjadi perhatian dan perlu dipedomani diantaranya dasar hukum, memahami 4 sub tahapannya, kewenangan pengawas Pemilu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, potensi kerawanan dan dugaan pelanggaran, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran, kendala yang dihadapi dalam pengawasan serta strategi pencegahan dan penguatan pengawasan.

“Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan dan penanganan pelanggaran setelah kejadian, tetapi harus mengutamakan pencegahan, pemetaan kerawanan, pengawasan berbasis risiko, dokumentasi yang akurat, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga dari kemampuan mencegah potensi pelanggaran dan memastikan setiap suara dipungut, dihitung, dicatat, serta diawasi secara jujur, transparan, dan adil” tandas Atasoge.

Diskusi bersama menjadi rangkaian penutup dari Minggar edisi kali ini dan kegiatan kembali ditutup oleh Kordiv PP-Datin Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung.

*Salam_Awas*