Kickoff P2P 2026 Bawaslu NTT, 440 Peserta Siap Jadi Pengawas Partisipatif

Kickoff ini digelar via daring untuk 21 Bawaslu Kabupaten, sedangkan untuk Bawaslu Kota Kupang hadir langsung (luring) bersama pesertanya sekaligus menerima tanda pengenal secara simbolis sebagai peserta P2P untuk tahun 2026. Bawaslu Kabupaten Lembata yang ikut daring ini yakni Ketua Thomas Febry Bayo Ala dan Anggota Indah Purnama Dewi dan Muhammad Rifai beserta Staf HP2H.

Dalam laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu NTT, Denny Fanny Matulessi, menyampaikan bahwa peserta yang terlibat dalam pendidikan pengawas partisipatif untuk tahun 2026 sebanyak 440 yakni masing-masing kabupaten/kota dengan 20 peserta.

Kickoff dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento dan juga hadir oleh Anggota Amrunur Muh. Darwan, Magdalena Yuanita Wake, Melpi Minalria Marpaung serta Kepala Sekretariat Ignasius Jani.

Dalam sambutan Nonato menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam ruang pembelajaran dan penguatan pengawasan partisipatif. Dia menekankan bahwa program P2P merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta membangun kader-kader pengawas Pemilu yang kritis, aktif dan berintegritas. Katanya P2P tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga wadah membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga demokrasi yang berkualitas. 

“Ada beberapa kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh kader pengawas partisipatif. Pertama adalah kompetensi pengetahuan. Kader harus memahami secara baik seluruh aspek kepemiluan, pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, hingga pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Pemahaman ini penting agar kader benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tepat dan bertanggung jawab. Kedua adalah kemampuan membangun nilai dan kesadaran demokrasi. Kader pengawas partisipatif harus memiliki pemahaman yang kuat tentang arah demokrasi kita ke depan. Mereka harus mampu menumbuhkan kesadaran kritis di tengah masyarakat agar demokrasi tidak hanya menjadi proses formal lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketiga adalah keberanian. Keberanian yang dimaksud bukan keberanian yang bersifat emosional atau tanpa arah, tetapi keberanian untuk memahami persoalan secara utuh, membaca situasi, menganalisis persoalan pengawasan, dan berani menyampaikan kebenaran demi menjaga integritas demokrasi” Jelas Ketua.

Sementara Amrunur menggambarkan kegiatan P2P merupakan salah satu program prioritas nasional Bawaslu RI⁠, bukan program baru, tetapi sudah berjalan cukup lama dan terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai bagian dari penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Kata Amru, mandat ini merupakan amanat undang-undang, bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Karena itu, pengawasan partisipatif menjadi sangat penting untuk terus diperkuat menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang lebih baik dan bermartabat.

“Harapan saya pada Pemilu 2029 nanti seluruh peserta benar-benar mampu berfungsi dan bergerak dalam melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ada dua kompetensi yang ingin kita bangun dalam kegiatan ini. Pertama adalah kompetensi pengetahuan atau transfer knowledge, yakni pemahaman tentang demokrasi, Pemilu, pengawasan, pencegahan, hingga pelaporan dugaan pelanggaran. Kedua adalah kompetensi keterampilan atau psikomotorik, yaitu kemampuan praktik di lapangan, kemampuan menganalisis persoalan, membangun komunikasi, dan melakukan pengawasan secara langsung bersama masyarakat,” Urai Amru.

Nita Wake menyampaikan Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kerja-kerja pengawasan partisipatif yang diinisiasi langsung di tingkat komunitas masing-masing. Nita berharap seluruh peserta tidak hanya berhenti pada proses belajar hari ini, tetapi benar-benar mampu membangun gerakan pengawasan di lingkungan masing-masing setelah kegiatan ini selesai.

“Kami berharap, melalui pendekatan baru ini, akan lahir inovasi-inovasi pengawasan partisipatif yang lebih kreatif dan lebih dekat dengan masyarakat dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan yang akan datang. Selain itu, kami juga berharap seluruh kader pengawas partisipatif yang telah dibentuk sebelumnya maupun yang dihasilkan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun ini dapat terus berkembang menjadi gerakan pengawasan yang aktif, terorganisir, dan berkelanjutan,” Katanya.

Melpi juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta P2P dari 22 kabupaten/kota, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Walaupun yang hadir secara langsung di sini mungkin masih merupakan perwakilan dari masing-masing daerah, namun semangat dan komitmen yang dibawa tentu mewakili seluruh sahabat pengawas partisipatif di daerah masing-masing.

“Kami mengucapkan terima kasih karena saudara-saudari semua telah bersedia menjadi sahabat dan mitra Bawaslu. Mungkin hari ini kita belum saling mengenal secara dekat, tetapi pertemuan ini merupakan awal dari kolaborasi besar dalam mengawal demokrasi. Peran teman-teman nantinya bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga dapat menjadi pelapor apabila menemukan dugaan pelanggaran. Selama ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan masih tergolong rendah. Padahal wilayah kita sangat luas dan jumlah pemilih di Nusa Tenggara Timur mencapai jutaan orang. Dengan kondisi tersebut, tentu Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri,” Kata Melpi Marpaung.

Dukungan dari Sekretariat Bawaslu NTT juga tidak kala pentingnya. Selaku Kepala Sekretariat, Ignas Jani menyampikan dukungan penuh terhadap proses kegiatan P2P tahun 2026 ini. Katanya, Sekretariat Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sangat serius membicarakan bagaimana membangun profesionalitas seluruh komponen pengawasan Pemilu, termasuk melibatkan sahabat-sahabat Bawaslu sebagai kader pengawas partisipatif. 

“Pengawasan partisipatif bukan hanya kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung suksesnya pengawasan pemilu di masa mendatang. Terdapat dua program besar yang berkaitan langsung dengan Pendidikan Pengawas Partisipatif ini. Program pertama adalah penguatan kapasitas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk penguatan kapasitas kader pengawas partisipatif. Penguatan kapasitas ini dirancang agar seluruh unsur pengawasan memiliki kompetensi yang semakin baik dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. Program kedua adalah standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengawasan berbasis tahapan Pemilu. Ini menjadi gagasan penting yang sedang kami dorong agar ke depan seluruh proses pengawasan memiliki standar kompetensi yang jelas, terukur, dan profesional,” Tandas Kasek.

Kickoff ini ditutup dengan penekanan tombol sirene dan penyerahan tanda pengenal peserta secara simbolis pertanda dimulainya pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur.

*Salam_Awas*