Menguatkan Sinergi,Menjaga Demokrasi: Bawaslu dan KPU Lembata Visitasi Ke PKB

Lewoleba, Humas Bawaslu Lembata_Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata melaksanakan kegiatan visitasi dan dialog kelembagaan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lembata pada Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam rangka memperkuat sinergi menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang.

Ketua DPC PKB Kabupaten Lembata, Simeon Lake Odel, menyampaikan apresiasi atas kunjungan KPU dan Bawaslu. Ia juga menjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan visitasi sebelumnya disebabkan oleh proses konsolidasi internal partai melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang menghasilkan kepengurusan baru.

“Meskipun sedang berada dalam masa transisi kepengurusan, PKB tetap menjalankan fungsi organisasi dan berkomitmen mendukung seluruh program kepemiluan serta menjaga komunikasi yang baik dengan KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lembata, Hermanus Haron Tadon, menjelaskan bahwa hingga saat ini KPU masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sambil menunggu kepastian regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait desain Pemilu 2029.

Menurutnya, kegiatan visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan partai politik, baik dari aspek kepengurusan, keanggotaan, administrasi maupun kesiapan sekretariat sebagai bagian dari persiapan menuju tahapan pemilu mendatang.

“KPU saat ini terus fokus pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pembaruan data partai politik, penataan daerah pemilihan, pengelolaan PAW, serta pendidikan pemilih kepada masyarakat,” jelas Hermanus.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi. Indah mengimbau agar masa non-tahapan hendaknya dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepengurusan secara menyeluruh, sehingga ketika tahapan pemilu dimulai, seluruh data telah valid, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Indah juga mengapresiasi DPC PKB Kabupaten Lembata yang kepengurusannya didominasi oleh keterwakilan perempuan . Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat pendidikan politik bagi perempuan.

Selain itu, anggota KPU Kabupaten Lembata, Paulina Tokan, menekankan pentingnya pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, pendidikan pemilih harus mampu melahirkan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara Ibrahim Kader menyoroti pentingnya pemutakhiran data keanggotaan partai politik dan administrasi kependudukan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih dan alokasi kursi legislatif. Sedangkan Paulus Juang mengingatkan pentingnya konsolidasi partai politik dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi kepemiluan.

Sementara itu Anggota Bawaslu Lembata, Muhammad Rifai menjelaskan bahwa pengawasan pemilu saat ini lebih mengedepankan pendekatan pencegahan dibanding penindakan. Ia juga mengajak partai politik dan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif demi mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Pada sesi diskusi, Ketua DPC PKB Kabupaten Lembata menyampaikan sejumlah masukan kepada penyelenggara pemilu. Salah satunya terkait perlunya kejelasan regulasi dan peningkatan sosialisasi aturan kepemiluan kepada partai politik. Ia juga menyoroti tantangan kampanye di Kabupaten Lembata yang memiliki kondisi geografis cukup berat sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Selain itu, Simeon Lake meminta adanya peningkatan kapasitas jajaran adhoc guna meminimalisasi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta mendorong penegakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam diskusi tersebut, anggota Fraksi PKB, Alexander Arkian, menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan penataan daerah pemilihan yang memperhatikan perkembangan jumlah penduduk serta dinamika pemekaran wilayah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat netralitas penyelenggara, meningkatkan kualitas bimbingan teknis bagi badan adhoc, serta memperluas pendidikan pemilih dan sosialisasi regulasi kepemiluan.

Indah juga menanggapi masukan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pilkada Kabupaten Lembata Tahun 2024, Bawaslu menemukan tiga dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah diproses dan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

“Dari tiga temuan yang direkomendasikan, satu ASN telah dijatuhi sanksi, sementara dua lainnya masih dalam proses verifikasi oleh instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk mengawal prinsip netralitas ASN sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan keadilan demokrasi,” ujar Indah.

Diakhir kegiatan Indah Purnama Dewi mengingatkan partai politik agar menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi. Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan administrasi, tetapi juga maraknya penyebaran informasi menyesatkan di ruang digital.

*Salam_Awas*