Selain itu, Nato demikian sapaan Ketua, dalam arahan membuka kegiatan menyampaikan bahwa advokasi layanan hukum merupakan upaya bantuan, pembelaan, pendampingan bahkan sifatnya perlindungan hukum yang diberikan ole Bawaslu kepada penyelenggara pemilu dan pihak internal

Dalam rakernis ini, Febry menyampaikan perkembangan kelembagaan pengawas pemilu yang mencakup sumber daya manusia pengawas pemilu, sumber daya kesekretariatan, sarana dan prasarana, produk hukum pengawasan pemilu, sistem informasi pengawasan pemilu.

Rakor yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lembata terkait Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dal

Febry juga menyampaikan terkait 6 (enam) area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi perhatian yakni area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, area penguatan akuntabilitas, area penguatan pengawasan dan

Sebagai lembaga pengawas pemilu, diskusi ini penting dilakukan guna memahami bagaimana langkah hukum yang ditempuh jika dikemudian hari menghadapi permasalahan hukum .